KEBIJAKAN
FISKAL
DALAM
MAKRO EKONOMI
Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas
Ekonomi Makro Pengantar
Disusun oleh:
ARIS VAMBUDI
5140111045
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA
FAKULTAS BISNIS DAN TEKNOLOGI INFORMASI
PRODI S-1 AKUNTANSI
YOGYAKARTA
2015
KATA
PENGANTAR
Segala
puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan
makalah ini tepat pada waktunya. Tanpa pertolongan-Nya mungkin tidak akan
sanggup menyelesaikan makalah ini dengan baik.
Dalam
makalah ini dibahas tentang “KEBIJAKAN FISKAL DALAM MAKRO EKONOMI”, sebagai
bahan tambahan pengetahuan mengenai bagaimana dampak dari adanya penerapan
kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi. Semoga makalah ini bermanfaat
bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan yang lebih luas.
Penyusun
juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan semua pihak yang
telah banyak membantu penyusun agar dapat menyelesaikan makalah ini dengan
baik.
Penyusun
menyadari bahwa makalah ini memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu
penyusun sangat mengharapkan masukan dari pembaca baik berupa saran maupun
kritikan yang sifatnya membangun. Sehingga kedepannya penyusun bisa membuat
makalah yang lebih baik lagi.
Yogyakarta, 07
Maret 2015
Penulis
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kebijakan fiskal
merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu
negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan
fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan
perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.
Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Selama ini kita
mengenal tiga sistem perekonomian yang berlaku di dunia yaitu sistem kapitalis,
sistem sosialis dan sistem campuran. Salah satu dari tiga sistem tersebut
diterapkan di Indonesia yaitu sistem campuran, dimana sistem campuran adalah
sebuah sistem perekonomian dengan adanya peran pemerintah yang ikut serta
menentukan cara-cara mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat. Tetapi
campur tangan ini tidak sampai menghapuskan sama sekali kegiatan-kegiatan
ekonomi yang dilakukan pihak swasta yang diatur menurut prinsip-prinsip cara
penentuan kegiatan ekonomi yang terdapat dalam perekonomian pasar.
Kebijakan ini merupakan
wahana utama bagi peran aktif pemerintah dibidang ekonomi. Pada dasarnya
sebagian besar upaya stabilisasi makro ekonomi berfokus pada pengendalian atau
pemotongan anggaran belanja pemerintah dalam rangka mencapai keseimbangan
neraca anggaran. Oleh karena itu, setiap upaya mobilisasi sumber daya untuk membiayai
pembangunan publik yang penting hendaknya tidak hanya difokuskan pada sisi
pengeluaran saja, tetapi juga pada sisi penerimaan pemerintah. Pinjaman dalam
dan luar negeri dapat digunakan untuk menutupi kesenjangan tabungan. Dalam
jangka panjang, salah satu potensi pendapatan yang tersedia bagi pemerintahan
untuk membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar
belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk menjadi
pedoman dalam pembahasan makalah ini. Adapun perumusan permasalahan tersebut
adalah sebagai berikut:
1.
Bagaimanakah
pengertian dari kebijakan fiskal ?
2.
Bagaimanakah
peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian ?
3.
Apa saja contoh
kasus dari kebijakan fiskal ?
C.
Tujuan
Adapun tujuan pembuatan
makalah ini adalah sebagai berikut:
1.
Mengetahui
definisi tentang kebijakan fiscal.
2.
Mengetahui
dampak dari adanya penerapan kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi.
3.
Mengetahui kasus
adanya kebijakan fiscal.
D.
Manfaat
Manfaat dari penulisan makalah ini
antaralain:
1.
Bahan tambahan
pengetahuan mengenai kebijakan fiskal.
2.
dapat mengerti
mengenai bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan
kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya
tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain,
kebijakan fiscal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan
atau pengeluaran Negara.
Kebijakan fiskal adalah
kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan Fiskal berbeda
dengan kebijaka moneter, yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara
mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.Instrumen utama kebijakan
fiskal adalah pengeluaran dan pajak.
Kebijakan Fiskal yang
sering disebut “politik fiskal” atau “fiscal
policy” biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam
bidang anggaran belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya
perekonomia. Anggran belanja Negara terdiri dari penerimaan berupa haasil
pungutan pajak dan pengeluaran yang dapat berupa “government expenditure” dan “government
transfer’’, maka sering pula dikatakan bahwa kebijakan fiskal meliputi
semua tindakan pemerintah yang berupa tindakan memperbesar atau memperkecil
jumlah pungutan pajak memperbesar atau memperkecil “government expenditure” dan atau memperbesar atau memperkecil “government transfer” yang bertujuan
untuk mempengaruhi jalannya perekonomian.
[1]
Sadono Sukirno, 2003
Kebijakan Fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat
perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud
untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.
Menurut Tulus TH
Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, yang pertama adalah mengatasi
defisit anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan masalah-masalah APBN
lainnya. Defisit APBN terjadi apabila
penerimaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya. Dan yang kedua adalah
mengatasi stabilitas ekonomi makro, yang terkait dengan antara lain ;
pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.
Sedangkaan menurut
Nopirin, Ph. D. 1987, kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran
pemerintah atau perpajakkan dengan tujuan untuk mempengaruhi besar serta
susunan permintaan agregat. Indicator yang biasa dipakai adalah budget defisit
yakni selisih antara pengeluaran pemerintah (dan juga pembayaran transfer)
dengan penerimaan terutama dari pajak.
Kebijakan fiskal
merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu
negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.
B.
Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian
Kebijakan fiskal
merupakan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penerimaan
dan pengeluaran untuk mencapai tujuan seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas
perekonomian secara umum. Perubahan tingkat dan komposisi anggaran pemerintah
baik pajak maupun pengeluaran pemerintah, dapat mempengaruhi variabel-variabel
permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumber daya,
dan distribusi pendapatan.
Peranan kebijakan
fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi
yang diadakan oleh pemerintah di kebanyakan Negara dari tahun ke tahun
bertendensi untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan
Nasional. ini berarti bahwa peranan dari tindakan fiskal pemerintah dalam turut
menentukan tingkat pendapatan nasional lebih besar. Untuk Negara-negara yang
sudah maju perekonomiannya, peranan tindakan fiskal pemerintah semakin besar
dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional terutama dimaksudkan
agar supaya pemerintah dapat lebih mampu dalam mempengaruhi jalannya
perekonomian. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan adanya kebijakan fiskal,
pemerintah dapat mengusahakan terhindarnya perekonomian dari keadaan-keadaan yang
tidak diinginkan seperti misalnya keadaan dimana banyak pengangguran, inflasi,
neraca pembayaran internasional yang terus menerus deficit, dan sebagainya.
Bagi Negara-negara yamg
sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi
yang timbul atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Dari bagian 1 kita telah
mengetahui bahwa untuk meningkatnya tingkat hidup suatu masyarakat, kapasitas
produksi nasional perlu ditingkatkan. Untuk memperbesar kapasitas produksi
nasional dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian berarti
masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya
capital formation yang dibutuhkan tersebut.
C.
Contoh Kasus Kebijakan Fiskal
Biayai 49%
Proyek MRT, Pemerintah Pusat Pastikan Fiskal Aman
Keputusan perombakan
beban anggaran investasi Mass Rapid Transit (MRT) oleh pemerintah pusatyang
naik tipis 1%, diyakini Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak akan
menggoyahkan posisi fiskal Indonesia. “Dampak peningkatan investasi MRT ke
fiskal kita bisa terkelola,” ujarnya di Jakarta, Rabu (16/1/2013)malam.
Dia menerangkan seluruh
pinjaman ke Japan International Cooperation Agency (JICA) akan ditanggung
pemerintah pusat. Dan selanjutnya, pemerintah pusat bakal mendelegasikan 51%
porsi pendanaan MRT kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya,
pemerintah memutuskan pembagian jatah investasi MRT 49% untuk pemerintah pusat
yang mencerminkan pembangunan prasarana kereta api itu, dan untuk sarana,
seperti depo, stasiun oleh pemerintah daerah 51%.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
menuturkan pihaknya akan perhitungan ulang. Biaya investasi MRT akan
disesuaikan dengan kesanggupan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI
Jakarta.
Pria yang akrab
dipanggil Jokowi ini sebelumnya mengajukan sharing investment proyek MRT
sebesar 60:40, karena keberatan dengan usul pemerintah pusat sebesar 58:42.
Sementara, nilai total proyek MRT yang disetujui sebesar Rp 15,7 triliun.
(Fik/Ndw)
Naiknya Harga
BBM Merupakan Kebijakan Fiskal Di Indonesia
Tentu Anda sering mendengar
pemberitaan di media massa mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Harga BBM dari waktu ke waktu senantiasa naik. Apa pengaruh kenaikan harga BBM
ini terhadap keuangan negara? Apakah diuntungkan atau dirugikan? Sebagai negara
penghasil minyak bumi tentu akan diuntungkan dengan adanya kenaikan harga
minyak bumi di dunia. Namun, kenyataannya negara tetap dirugikan dengan adanya
kenaikan harga tersebut. Mengapa? Karena
jumlah konsumsi minyak dalam negeri lebih besar daripada jumlah yang
diproduksi sehingga negara harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi
dalam negeri. Di satu sisi, harga BBM di dalam negeri lebih rendah dibanding
harga di pasar internasional. Ini karena adanya subsidi BBM.
Subsidi merupakan
pengeluaran pemerintah. Sehingga kenaikan harga minyak bumi justru akan
meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk subsidi BBM. Tingginya subsidi yang
harus dibayarkan akan membebani APBN. Kemudian, apa yang dilakukan pemerintah
untuk menekan pengeluaran subsidi tersebut, agar keuangan negara (APBN) tetap
aman? Pemerintah kadang perlu mengubah pengeluaran dan penerimaan dalam APBN
untuk menyesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Kebijakan yang dilakukan
dengan cara mengubah pengeluaran dan penerimaan negara yang bertujuan untuk menciptakan
stabilitas ekonomi, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan dalam
distribusi pendapatan kita kenal dengan kebijakan fiskal atau politik fiskal.
Kebijakan
Fiskal Dalam Mengatasi Inflasi
Contoh kebijakan fiskal
dapat dilihat pada beberapa langkah yang telah ditempuh pemerintah untuk
mengatasi beberapa permasalah ekonomi yang pernah membelit Indonesia.
langkah-langkah tersebut sepenuhnya adalah penerapan dari kebijakan fiskal yang
dilakukan melalui dengan seksama dan juga mempertimbangkan banyak faktor
ekonomi lain di dalamnya. Kebijakan fiskal sendiri pada dasarnya merupakan
kebijakan dari pemerintah yang berhubungan erat dengan keadaan finansial
negara. Dan sebagai contoh nyata penerapan kebijakan fiskal yang telah
dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal penyelesaian permasalahan inflasi.
Proses penanganan
masalah inflasi dengan menggunakan kebijakan fiskal tentunya dilakukan melalui
beberapa tahap. Namun yang jelas adalah dalam masalah ini instrument kebijakan
fiskal yang menjadi kajian utama adalah mengenai pajak negara. Mengapa pajak?
Karena dalam contoh kebijakan fiskal berikut ini pajaklah yang akan memberikan
pengaruh terhadap inflasi secara langsung. Inflasi pada dasarnya adalah keadaan
dimana penurunan nilai mata uang dari sebuah negara yang diakibatkan karena
terlalu banyaknya uang yang beredar di masyarakat jika dibandingkan dengan
produk barang atau pun jasa yang ada saat itu. Dan dengan mengontrol pendapatan
pajak, dalam hal ini dinaikan jumlah pajaknya, maka akan mengurangi jumlah uang
yang beredar.
Memang benar jika
dengan penerapa kebijakan melalui penaikan pajak tersebut maka akan menimbulkan
masalah ekonomi yang lain yaitu makin mahalnya harga barang barang di pasaran,
namun hal ini tentunya dibarengi dengan makin sedikitnya uang yang beredar dan
menurunnya angka inflasi. Dan jika tingkat inflasi bisa terkendali maka secara
global perekonomian pun termasuk proses produksi dalam negeri bisa berjalan
lebih baik. Dalam hal ini pemerintah tentunya juga mengkombinasikan dengan
kebijakan moneter untuk mengontrol laju nilai mata uang.
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari
pembahasan yang telah dikemukakan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
Kebijakan fiskal adalah
kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Kebijakan fiskal dapat
dibedakan kepada dua golongan : penstabil otomatik dan kebijakan fiskal
diskresioner. Jika dilihat dari perbandingan jumlah penerimaan dengan jumlah
pengeluaran, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi empat jenis, yaitu :
Kebijakan Anggaran Seimbang, Kebijakan Anggaran Defisit, Kebijakan Anggaran
Surplus, Kebijakan Anggaran Dinamis.
Kebijakan Fiskal adalah
suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk
menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang
berhubungan erat dengan pajak.
Kebijakan fiskal di
lakukan dengan tujuan untuk mengelola isi permintaan barang dan jasa, untuk
mempertahankan produksi Yang mendekati full employment dan untuk mempertahankan
tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi.
Bagi negara sedang
berkembang sebenarnya sulit untuk menyesuaikan antara pendapatan negara yang
sedang berkembang rendah sedangkan kebutuhan untuk menyediakan barang dan jasa
serta membelanjai pengeluaran yang lainya lebih besar. Sedangkan kebijakan
campuran adalah merupakan campuran daari dua kebijakan bdiatas yang di lakukan
dengan cara mengubah pengeluaran, pengenaan pajak ataupun jumlah uang yang
beredar secara bersama-sama.
B.
Saran
Berdasarkan kesimpulan
yang dikemukakan sebelumnya, ada beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai
rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dalam memformulasikan kebijakan fiskal,
yaitu sebagai berikut :
Untuk meratakan
(smooth) pengaruh siklus dalam perekonomian, maka pemerintah harus mengubah
arah kebijakan fiskal dari procyclical menjadi countercyclical fiscal policy.
Agar pengaruh kebijakan fiskal efektif, factor krusial yang menentukan adalah
adanya penilaian yang akurat tentang siklus ekonomi dan dampaknya terhadap
anggaran. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kerangka kerja
kebijakan fiskal (fiscal policyframeworks) sebagai mekanisme penting untuk
mendorong disiplin anggaran, antara lain dengan mengimplementasikan kerangka
kebijakan fiskal jangka menengah (medium-term fiscal frameworks) yang telah
ditetapkan. Hal ini akan membuka peluang bagi pelaksanaan kebijakan fiskal
countercyclical yang efektif dan kredibel.
Pemerintah harus
meningkatkan efektivitas penstabil otomatis (automatic stabilizers), dalam
rangka menjalankan fungsi stabilisasi kebijakan fiskal. Karena penstabil
otomatis memiliki beberapa keuntungan, yaitu : Pertama, dapat merespon
perubahan siklus ekonomi dengan tepat waktu (timely) dan dapat diprediksikan.
Hal ini membantu para pelaku ekonomi untukmembangun ekspektasi yang benar dan meningkatkan
kepercayaan mereka. Kedua, bereaksi dengan intensitas yang disesuaikan terhadap
ukuran deviasi kondisi ekonomi dari yang diharapkan ketika rencana anggaran
disetujui. Ketiga, penstabil otomatis beroperasi secara simetris dengan siklus
ekonomi, sehingga mengontrol terjadinya ekonomi yang memanas (overheating) pada
waktu booms dan mendorong kegiatan ekonomi selama resesi. Upaya yang dapat
dilakukan antara lain melalui reformasi sistem perpajakan untuk mengurangi tax
evasion pada pajak penghasilan. Upaya lain yang juga mungkin dilakukan adalah
dengan mengintroduksi skim jaminan bagi pengangguran (unemployment insurance
schemes).
DAFTAR PUSTAKA
Sukirno,
Sadono, 2003, Pengantar Ekonomi Mikro,
Jakarta: Raja Gafindo Persada.
Iskandar,
Putong, 2002, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Boediono, 1982,
Seri Sipnosis Pengantar Ilmu Ekonomi No.2
Ekonomi Makro 4, Yogyakarta: Badan
Penerbitan Fakultas Ekonomi.
http://yantiruby.blogspot.com/2013/05/kebijakan-fiskal.html,
diakses 07 Maret 2015, pukul 16.12 WIB.
Firdaus, Ahmad
dalam http://afirdauz.blogspot.com/2014/06/pendahuluan-sebelum-tahun-1930.html,
diakses 07 Maret 2015, pukul 08.43 WIB.
0 komentar:
Posting Komentar